Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Madiun, Ir Suwarno MSi menyebut, angka kemiskinan di Kota Madiun sejatinya lebih rendah dari hasil perhitungan tersebut. Sebab, angka tersebut masih termasuk warga luar daerah yang bertempat tinggal di Kota Madiun saat dilakukan survei. "Jadi setelah kami telusuri, ternyata BPS (Badan Pusat Statistik) dalam menghitung angka kemiskinan menggunakan azas domisili KTP. Jadi setiap yang bertempat di sini, kalau dia termasuk kategori miskin maka akan dimasukkan biarpun secara KTP bukan warga Kota Madiun," katanya. Karenanya, dia optimis angka kemiskinan di Kota Madiun bisa saja turun drastis atau bahkan nol persen.

Sumber Berita : Bhirawa