Pihaknya optimis tiga produk hukum usulan legislatif tersebut selesai sebelum Agustus mendatang. Sementara itu, satu raperda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang sudah dibahas sejak September 2023 lalu akhirnya didok berbarengan dengan disahkannya raperda perubahan kedua atas perda 4/2015 tentang penanaman modal. Sebagai perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia. "Menurut hemat (pendapat) kami, raperda inisiatif ini cukup prestisius. Difabel memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas,".

Sumber Berita : Radar Madiun