Diperbolehkannya peserta pemilu berkampanye di sekolah dan kampus menuai reaksi dari berbagai pihak. Tak terkecuali Guru Besar UniversitasPGRI Madiun (UNIPMA) Prof Parji. Bahkan, dia mengaku terkejut dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi terebut. Menurutnya, ini merupakan hal baru. Mengingat, dulunya sekolah dan perguruan tinggi (PT) diposisikan sebagai lembaga akademik yang boleh ada kegiatan politik praktis. Parji menilai kampanye di sekolah berpotensi memunculkan kontroversi. Bahkan, dirinya menyatakan tak sependapat dengan kebijakan itu. Karena dari sisi kematangan politik pelajar SMA/SMK dianggap masih labil. Sehingga lembaga sekolah sepatutnya berhati-hati. "Saya kira dengan kondisi seperti ini preventifnya ada pada tuan rumah (lembaga pendidikan). Boleh kan itu tidak harus dilaksanakan. Jadi, meskipun boleh (secara regulasi) tapi jika tuan rumahnya tidak menerima, ya jangan dipaksa," ungkap Prof Parji.

Sumber Berita : Radar Madiun