Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Madiun kurang memuaskan. "Ada banyak kendala. Salah satunya juru pungut sering mengalami persoalan WP tidak berada di Kota Madiun ketika pemungutan pada objek yang dikenakan pajak. Sehingga, petugas perlu waktu untuk menghubungi WP terlebih dulu," ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun, Jariyanto. Berdasarkan catatan Bapenda, realisasi PBB-P2 tercatat Rp 11,7 miliar atau 48,66 persen dari target sebesar Rp 24,1 miliar hingga tutup tahun mendatang. Kendati begitu, pihaknya optimis realisasi mampu terkejar sesuai target yang telah dipatok.

Sumber Berita : Memorandum