Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan, tujuh fraksi setuju dan menerima dua raperda tersebut menjadi perda didahului dengan penyampaian pandangan umum sekaligus akhir. Raperda tentang pajak dan retribusi daerah sengaja menjadi perhatian kalangan anggota dewan karena terdapat aturan kenaikan tarif parkir. Sesuai hasil rekomendasi, pihaknya meminta kenaikan tarif parkir tersebut diiringi dengan perubahan kontrak perjanjian kerja sama (PKS) tepi jalan umum antara Pemkot Madiun dengan pihak ketiga.

Sumber Berita : Radar Madiun