Peraturan Daerah (Perda) wajib menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Karenanya, evaluasi pun dilakukan. Salah satunya, Perda nomor 3/2017 terkait kesejahteraan sosial. Evaluasi bersama masyarakat itu berlangsung di gedung Diklat Kota Madiun, Selasa (9/5) malam. "Yang jelas Perda nomor 3 itu kan memayungi hukum orang-orang berkebutuhan khusus, jangan sampai hanya penilaian sepihak dan malah kurang tepat sasaran," kata Wali Kota Madiun, Maidi usai evaluasi Perda bersama masyarakat tahap III tahun 2023.

Sumber Berita : Bhirawa