Satgas II Direktorat III Koordinasi Supervisi KPK, Irawati mengatakan, dua alat ukur itu digunakan untuk melihat integritas aparatur sipil negara (ASN) di masing-masing daerah. Di Kota Madiun, nilai MCP-nya 90 atau masuk kategori tinggi. "Jangan sampai upaya perbaikan sudah dinilai baik, tapi ada beberapa potensi yang belum teratasi, sehingga hasilnya tidak terkorelasi positif. Berbicara korupsi itu kan dilakukan adalah oknum. Maka yang perlu dikuatkan oleh kepala daerah adalah memastikan seluruh ASN baik PPPK, PNS maupun tenaga honorer ini berintegritas," katanya.

Sumber Berita : Memorandum