Tindak pidana korupsi (tipikor) rentan terjadi di semua tingkatan pemerintahan. Karena itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan pimpinan daerah agar tidak berbuat yang berseberangan dengan upaya pemberantasan korupsi. ‘’Jangan ada kepala atau pimpinan daerah yang negosiasi dalam rangka pokok-pokok pikiran yang menimbulkan bibit korupsi,’’. Kepala daerah harus mematangkan perencanaan pembangunan sebelum menyerap anggaran agar tepat sasaran. Pun, tetap mengacu prosedur. Tidak ada kongkalikong yang merugikan negara dan rakyat. KPK punya indikator penilaian daerah melakukan korupsi atau tidak. Itu dapat dilihat dari acuan pembangunan nasional. Di antaranya, indeks pembangunan manusia (IPM), pendapatan per kapita, angka genio bruto, kemiskinan dan pengangguran. Firli menilai potensi korupsi di Kota Madiun cukup kecil jika mengacu sejumlah indikator tersebut yang relatif bagus. IPM Kota Madiun misalnya, tercatat di angka 82,01 tahun ini. Capaian tersebut melampaui nasional 72,91 dan Jawa Timur 72,75. Kendati begitu, pemkot juga masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan. Yakni, angka pengangguran yang cukup tinggi. Tahun ini tercatat 5,83 persen. Angka tersebut setara dengan nasional (5,83) dan melampaui Jatim (4,81 persen).

Sumber Berita : https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/madiun/03/12/2022/ketua-kpk-potensi-korupsi-di-kota-madiun-cukup-kecil/