Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, Wali Kota Madiun nonaktif Maidi meminta dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada developer. Permintaan tersebut bahkan dilakukan ketika proyek belum berjalan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, dugaan ini didalami saat penyidik memeriksa 10 saksi terkait kasus dana CSR di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun. Pemeriksaan di lakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Jawa Tengah. “Jika tidak memberikan CSR, maka izinnya tidak dikeluarkan”.

Sumber Berita : https://rm.id/baca-berita/nasional/310100/kasus-wali-kota-madiun-nonaktif-tanpa-dana-csr-izin-proyek-tak-dikeluarkan