KPK Kembali Periksa Pejabat dan Pihak Swasta dalam Pengembangan Kasus OTT Wali Kota Madiun Nonaktif Maidi
Diposting pada : 16 April 2026
Kategori : Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Dalam proses tersebut, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun serta pihak swasta kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Madiun sejak Senin, 13 April 2026, dan masih berlanjut hingga Rabu, 15 April 2026. Agenda tersebut merupakan bagian dari upaya KPK untuk menelusuri alur perkara serta mengungkap keterkaitan antar pihak yang diduga terlibat. Agenda tersebut merupakan bagian dari upaya KPK untuk menelusuri alur perkara serta mengungkap keterkaitan antar pihak yang diduga terlibat. Sekitar pukul 10.00 WIB, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun, Noor Aflah, terlihat memasuki Aula Piet Harjono untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Selain pejabat Pemkot, sejumlah pihak swasta juga turut dimintai keterangan. Salah satunya adalah, PT Uler Raya, yang bergerak di bidang pembangunan gedung serta prasarana sumber daya air. Perusahaan tersebut hadir melalui pendampingan kuasa hukumnya, Dimas Triambodo. “Pertanyaan masih seputar apakah mengenal pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terkait profil perusahaan klien kami, bidang usaha, serta sejauh mana hubungan dengan pihak-pihak tersebut”. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi lain dari berbagai latar belakang. Mereka di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto, Ketua KONI Kota Madiun Edwin Susanto, Kepala Seksi HTPT Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun Agus Panuji, hingga beberapa pihak swasta.