Ketua DPRD Kota Madiun Armaya meminta Pemerintah Kota Madiun memastikan roda pelayanan publik tetap berjalan optimal setelah Wali Kota Madiun Maidi ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. “DPRD Kota Madiun terus bertugas untuk mengawasi dan mendorong eksekutif fokus pada layanan publik. Terlebih, Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan surat perintah pelaksana tugas yang ditujukan kepada Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, maka kinerja pemkot tetap harus optimal,”. “Saya prihatin. Prihatin dengan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Kota Madiun. Tentunya ini menjadi bahan evaluasi secara global dan menjadi pembelajaran kita bersama,”.

Sumber Berita : https://radarmadiun.jawapos.com/madiun/807096900/ott-kpk-jerat-wali-kota-madiun-dprd-ingatkan-layanan-publik-tak-boleh-terganggu