Pemerintah Kota Madiun segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyusul penetapan Kepala Dinas sebelumnya, Thariq Megah, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Noor Aflah, menegaskan bahwa penunjukan Plt dilakukan untuk menjamin keberlangsungan seluruh program dan kegiatan Dinas PUPR yang memiliki beban kerja tinggi serta telah direncanakan dalam anggaran tahun 2026. Pemkot Madiun memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan optimal dan tidak mengalami perubahan meskipun Wali Kota Madiun Maidi juga ditetapkan sebagai tersangka KPK. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tetap bekerja sesuai fungsi masing-masing, sementara jajaran ASN dan non-ASN didorong untuk meningkatkan kinerja demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sumber Berita : Pemerintah Kota Madiun/Komisi Pemberantasan Korupsi