Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Madiun yang menjerat Wali Kota nonaktif, Maidi menjadi keprihatinan kalangan Legislatif. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun, Armaya menilai perkara tersebut menjadi peringatan keras birokrasi di Kota Pendekar. Pasalnya, peristiwa itu dinilai bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Saya prihatin ya. Prihatin dengan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Kota Madiun. Tentunya ini menjadi bahan evaluasi secara global ya. Ini menjadi pembelajaran kita bersama,”. “Indeks integritas kita tinggi, ternyata di balik itu masih ada OTT. Ini menunjukkan bahwa masih ada rapuhnya di Pemerintah Kota Madiun. Inikan sudah diingatkan sebenarnya waktu ada audiensi dan supervise dari KPK. Tetapi ini semua kembali kepada figur dan pribadi masing-masing,”.

Sumber Berita : https://sinergiamediatama.com/soal-ott-kpk-ketua-dprd-armaya-nilai-jadi-peringatan-keras-birokrasi-pemkot-madiun/