Pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi anggaran khususnya dana transfer ke pemerintah daerah. Anggaran pun dipangkas. Namun bukan tanpa solusi. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan aturan itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD, dan pemerintah daerah (Pemda) bisa berutang ke pemerintah pusat. “Kota Madiun masih punya sembilan jurus. Tatkala itu dilakukan dan sudah mentok, baru ke situ (opsi hutang ke pusat),”. “Saya rasa ini hebat ya. Ini mendidik agar pemimpin harus kreatif. Mohon maaf, jangan hanya menghabiskan anggaran,”. “Daerah akan semakin mandiri karena berpijak dengan kaki sendiri. Dengan begitu, kebergantungan pusat semakin berkurang,’’.

Sumber Berita : https://kabarbaik.co/9-jurus-wali-kota-madiun-atasi-pemangkasan-anggaran-oleh-pemerintah-pusat/