Sebanyak 47 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemkot Madiun yang lolos seleksi harus menunggu lebih lama untuk penetapan dan pengangkatan mereka, karena pemerintah pusat menunda jadwal tersebut. Penundaan ini berdasarkan surat MenPAN-RB yang mengatur pengangkatan CPNS serentak pada 1 Oktober 2025, sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mulai bertugas pada 1 Maret 2026. Kepala BKPSDM Kota Madiun, Haris Rahmanudin, menjelaskan, "Menurut Bu MenPAN-RB, ini bukan karena efisiensi atau alasan lain. Tapi memang sudah menjadi kebijakan dari pusat." Haris juga menambahkan bahwa kekosongan formasi CPNS akan ditutupi pada seleksi penerimaan berikutnya dan formasi PPPK yang kosong, terutama untuk tenaga guru, akan dipenuhi pada tahap kedua yang dibuka pada April mendatang.