Kasus penyalahgunaan PSU di Kota Madiun mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk LSM Wahana Kedaulatan Rakyat (WKR). Koordinator LSM WKR, Budi Santoso, menyoroti bahwa banyak pengembang perumahan yang memanfaatkan lahan PSU untuk kepentingan komersial pribadi, seperti membangun fasilitas komersial yang seharusnya menjadi fasilitas publik. "Hak masyarakat harus kembali ke tempatnya," tegasnya. Dia juga menekankan bahwa Kejari Kota Madiun memerlukan keberanian dan ketelitian untuk memastikan penyelesaian kasus ini hingga tuntas. Langkah ini dipandang sebagai upaya penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum. Selain itu, WKR mendorong agar Kejari tetap konsisten menindak tegas pihak-pihak yang melanggar Perda dan menghambat penyerahan PSU kepada Pemkot. Penyelesaian ini penting untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi masyarakat dan memastikan keberlanjutan fasilitas umum yang menjadi hak warga perumahan.

Sumber Berita : Radar Madiun