Rasa kecewa dan kesal sebagian masyarakat atas kinerja penyelenggara pemilu dalam Pilkada 2024 Kota Madiun meluap. Hingga, puluhan orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bersama (FMB) geruduk kantor KPU dan Bawaslu setempat, Jumat (25/10/2024). ‘’Ini bentuk kekesalan masyarakat atas kinerja penyelenggara pemilu di Kota Madiun. Penyelenggara yang tidak profesional dan tidak netral,’’ tegas Budi Santosa, koordinator aksi FMB. Budi tak menampik aksi unjuk rasa tersebut buntut kegagalan penyelenggara mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Masyarakat menilai aturan KPU dalam tahapan pilkada seperti tidak jelas arahnya. Di lain sisi, Bawaslu sebagai lembaga pengawas tidak tegas dan cenderung melempem dalam menangani pelanggaran aturan pemilu yang terjadi. Ambil contoh, lanjut Budi, kasus dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi dalam rapat umum terbuka atau kampanye akbar pasangan calon (paslon) Bonie Laksmana-Bagus Rizki Dinarwan (Bonus) di Lapangan Rejomulyo awal Oktober lalu. Bawaslu dinilai gagal menangani perkara tersebut. Pun tidak ada ketegasan kepada terduga pelaku penyebaran uang yang tak mengindahkan panggilan untuk klarifikasi.

Sumber Berita : https://realita.co/baca-33061-dianggap-kinerja-melempem-kpu-dan-bawaslu-kota-madiun-didemo